Bandung 14/12/2010; Deputi IV Kementerian LH mengadakan kegiatan Pembahasan Revisi PP 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan B3 dan PP Nomor 18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3. Kegiatan berlangsung selama dua hari, tanggal 14-15 Desember 2010 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu berasal dari industri penghasil limbah B3, industri jasa pengelola limbah B3, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan industri penghasil B3. ... [ lanjut ]

Dalam rangka persiapan legally binding instrument on Mercury yang akan dilaksanakan pada tanggal 24-28 Januara 2011 di Chiba - Jepang, maka Deputi IV KLH sebagai Ketua Delegasi dalam pertemuan ini akan melaksanakan rapat koordinasi antar kementerian terkait pada tanggal 8 Desember 2010 di hotel Park Lane Jakarta. ... [ lanjut ]

Pembongkaran kapal dan daur ulang kapal bekas (Ship Dismantling and Ship Recycle) membuat para juragan besi tua dominan dari etnis Madura yang selama ini menekuni bisnis bongkar membongkar kapal bekas bakal terancam. ... [ lanjut ]

Limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) itu, bisa berasal dari berbagai elemen badan kapal, antara lain dari cat yang dipakai, bahan anti karat, dan dari sisa bahan bakar atau muatan kapal, serta dari bahan-bahan yang dipergunakan dalam pekerjaan itu sendiri. ... [ lanjut ]

Tujuan identifikasi lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) adalah sebagai upaya untuk mengetahui kondisi terkini lahan, asal kontaminan, proses terjadinya kontaminasi dan potensi bahaya kontaminasi kepada manusia dan lingkungan. Penentuan status suatu lahan apakah sudah terkontaminasi atau tidak terkontaminasi limbah B3 adalah berdasarkan hasil identifikasi yang berupa suatu rekomendasi yang jelas. ... [ lanjut ]

DATA REKAPITULASI PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 ... [ lanjut ]

SOP dan Kewenangan Perizinan atau Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 ... [ lanjut ]

... [ lanjut ]